Oleh: Jaka Samudra | 18 Januari 2009

Ketidakadilan Antara Sekolah Negeri dan Swasta

Oleh Paulus Mujiran

Test CPNS

Dalam dua tiga dasawarsa belakangan ini banyak sekolah swasta yang dirintis sejak sebelum kemerdekaan (sekolah perintis) terpaksa ditutup karena berbagai masalah terutama finansial akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Beberapa yayasan pendidikan yang di masa lalu berjasa ikut serta mencerdaskan bangsa terpaksa menutup beberapa sekolahnya terutama di pedesaan akibat kekurangan murid dan minimnya subsidi.
Pemerintah belum mampu mendudukkan sekolah swasta sebagai mitra. Pemerintah memberi perhatian berlebihan pada sekolah-sekolah negeri melalui pengadaan guru, karyawan, pembangunan gedung, laboratorium, buku-buku pelajaran. Sekolah swasta dinomorduakan. Padahal, jika melacak ke belakang sejarah, pendirian sekolah-sekolah swasta tersebut terutama ditujukan untuk memberi pelayanan pendidikan masyarakat bawah yang berkekurangan. Dengan prinsip memihak yang lemah, sekolah-sekolah swasta menampung anak-anak miskin pedesaan agar memperoleh kesempatan pendidikan memadai sebagaimana anak-anak pada umumnya.
Besarnya peranan sekolah swasta terlihat dari statistik Balitbang Depdiknas tahun 2000 yang menyebutkan jumlah sekolah swasta untuk SD ada 10.296 (6,84%), SLTP 10.329 (49,70%), SMU 5.060 (64,05%), dan SMK 3.396 (81,51%). Dari data tersebut sangat kentara jika di tingkat SLTP, SLTA dan SMK, peran sekolah swasta sangatlah besar. Ini artinya banyak anak didik terserap ke sekolah-sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri.
Kebijakan timpang pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan swasta menyebabkan beberapa sekolah yang di masa silam tergolong pionir terpaksa ditutup. Bahkan pemerintah sering memaksakan diri mendirikan sekolah negeri yang relatif berbiaya murah di lokasi yang sangat berdekatan dengan sekolah swasta sehingga murid tersedot ke sana.

Bantuan LN Dihentikan

Anggaran pendidikan banyak dialokasikan membangun gedung-gedung baru khususnya di tingkat SD dan SLTP. Banyaknya gedung sekolah yang roboh karena pembangunan tidak berkualitas dan dana pembangunan banyak yang dikorupsi. Ketika pemerintah makin banyak mendirikan sekolah-sekolah negeri, pada saat yang sama sekolah swasta tinggal menunggu waktu untuk sekarat.
Sekolah negeri cenderung diminati orang tua karena berbiaya murah dan membawa gengsi tertentu. Biaya murah sekolah-sekolah negeri karena ia mengemban misi sosial, sementara swasta tidak lagi mampu mengemban misi sosial akibat dana-dana yang semakin terbatas. Swasta tidak mempunyai sumber dana lain, kecuali dari uang sekolah anak didik. Pada masa lalu banyak penyelenggara pendidikan swasta memperoleh bantuan luar negeri, namun kini harus mandiri akibat bantuan-bantuan dihentikan dan menggali dana mandiri di dalam negeri.
Lalu pemerintah pun membuat kebijakan menghentikan bantuan guru negeri (DPK) ke sekolah-sekolah swasta. Guru-guru DPK yang pensiun tidak diganti dengan guru yang baru. Bahkan pada era otonomi banyak guru yang semula diperbantukan di sekolah swasta banyak ditarik kembali ke sekolah negeri dengan alasan kekurangan guru-guru berkualitas di sekolah negeri.
Kondisi ini memaksa yayasan-yayasan swasta benar-benar cermat dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran dana mereka agar operasional lembaga tetap berjalan. Kisah mengenai orang tua yang datang ke sekolah membawa pisang dari kebunnya bukanlah kisah yang aneh di tengah mahalnya pembiayaan pendidikan akhir-akhir ini yang tidak terkejar dengan pendapatan orang tua.
Subsidi untuk sekolah-sekolah swasta juga sangat minim. Data dari Financing of Education in Indonesia menyebutkan subsidi bagi siswa SLTP negeri rata-rata mendapat subsidi Rp 376.000,00 sementara siswa swasta hanya memperoleh Rp 13.000,00. Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri memperoleh subsidi Rp 296.000,00 sementara MTs swasta Rp 21.000,00. Di tingkat madrasah negeri memperoleh subsidi Rp 1.693 miliar, sedangkan madrasah swasta hanya mendapat bantuan Rp 21 miliar. (FA Agus Wahyudi, 2004).

Kebijakan Diskriminatif

Naiknya gaji guru negeri semakin tidak terkejar oleh sekolah swasta. Beberapa yaasan pendidikan yang mempergunakan sistem penggajian seperti PNS dengan susah payah mengimbangi. Tak jarang malahan mengalami defisit sangat besar. Padahal, jika penyelenggara pendidikan swasta mengejar ketertinggalan ini yang menderita adalah orang tua murid karena naiknya bayaran uang sekolah guna mengimbangi kenaikan gaji guru-guru PNS. Jurang kesejahteraan guru negeri dan swasta makin menganga lebar.
Pemerintah sering bertindak tidak adil dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Lebih banyak kesempatan diberikan kepada guru-guru negeri ketimbang guru-guru swasta. Bahkan jika guru-guru swasta hendak menyetarakan pendidikan menjadi sarjana (S-1) terpaksa meminjam uang dulu dan dikembalikan selama masih mengajar. Ketimpangan kebijakan ini menyebabkan guru-guru swasta lambat memperoleh informasi dan kurang terasah kompetensinya.
Sekolah negeri selalu ditempatkan superior dalam penerimaan murid baru dibandingkan dengan swasta. Misalnya kebijakan swasta tidak boleh menerima murid sebelum sekolah negeri membuka pendaftaran. Hal ini sangat bias karena sekolah negeri hanya mau anak didik yang baik-baik saja, baik dari segi kemampuan peserta didik maupun finansial. Pemerintah mestinya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam menempatkan sekolah negeri dan sekolah swasta. Penutupan beberapa sekolah swasta dengan alasan klise, kekurangan murid, keberhasilan keluarga berencana sangatlah memprihatinkan.
Beberapa penyelenggara pendidikan swasta berusaha mengatasi keterbatasan ini dengan menerapkan solidaritas dan subsidiaritas. Sekolah yang kaya dan besar di kota besar yang berpendapatan lebih membantu sekolah-sekolah miskin di pedesaan dan pinggiran. Dengan harapan sekolah-sekolah di pelosok tersebut bisa tetap hidup. Bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang terus mengurangi guru-guru DPK dan kenaikan gaji guru tetap menjadi beban yang berat.
Belum lagi dalam aspek lain seperti peraturan perundang-undangan yang semakin menekan keberadan sekolah swasta seperti Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Yayasan. Apabila pemerintah tetap meneruskan kebijakan diskriminatifnya ini, lama- kelamaan pemerintah kehilangan mitra dalam pelayanan pendidikan terutama untuk mereka di lapisan bawah.

Penulis adalah pengamat pendidikan, mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro,
tinggal di Semarang.

Baca Juga…..( Tentang Driskriminasi Guru Swasta)


Responses

  1. Link terkait: http://misalkhoiriyah.wordpress.com/2010/04/11/cermin-madrasah-di-indonesia/

    Hehe..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: