Oleh: Jaka Samudra | 28 Desember 2008

Pengesahan UU BHP : Pemerintah Bantah Lepas Tanggung Jawab

Penulis : Sidik Pramono

JAKARTA–MI: Pemerintah membantah jika dikatakan melepas tanggung jawab pendidikan sebagai amanah UUD 1945. Pasalnya, Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan DPR, justru berupaya menaikkan tingkat partisipasi masyarakat miskin mengenyam bangku pendidikan tinggi.

Hal itu disampaikan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal kepada pers menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan mahasiswa dan pengamat pendidikan, bahwa biaya pendidikan tinggi akan semakin mahal, di Gedung Depdiknas, Jakarta, Jumat (19/12).

Fasli mengemukakan, dalam UU BHP mengatur minimal 20 persen dari mahasiswa miskin wajib diberikan beasiswa oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. ”Tidak hanya itu, perguruan tinggi pun memfasilitasi calon mahasiswa dari keluarga miskin yang potensial, untuk menjemput bola ke SMA dan sederajat,” kata Fasli.

Artinya, ujar Fasli, tidak benar jika dikatakan pemerintah melepas tanggung jawab pendidikan. Bahkan, dengan UU BHP akan menaikkan partisipasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. ”Dengan UU BHP yang ada pun, dari jumlah 18 persen usia 18 – 24 tahun yang menempuh perguruan tinggi saat ini, ke depan akan meningkat,” kata Fasli.

Di sisi lain, kata Fasli, dengan UU BHP yang salah satunya mengatur lembaga audit, juga akan mengontrol penggunaan anggaran perguruan tinggi, agar tidak memberatkan mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi. ”Pasalnya, di salah satu pasalnya, menetapkan maksimum 33 persen anggaran belanja, dipungut dari mahasiswa. Itupun dihitung,biaya dari mahasiswa untuk biaya operasional,” ujar Fasli.

Sedangkan, jelas Fasli, untuk biaya investasi gedung, seperti membangun rehabilitasi gedung dan membangun gedung baru, perguruan tinggi tidak diperbolehkan memungut uang dari mahasiswa. ”Untuk biaya investasi gedung itu, nantinya akan ditanggung oleh pemerintah dan pemda, namun inipun butuh proses transisi yakni 3 tahun dari ditetapkannya UU BHP,” kata Fasli.

Sama halnya dengan Fasli, Wakil Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua Panitia Kerja UU BHP Heri Akhmadi juga menyangkal jika melanggar UUD !945. Menurutnya, dengan UU BHP, tidak akan ada komersialisasi di bidang pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. ”Tidak benar, kalau DPR melupakan rakyat, DPR menjamin, mahasiswa miskin tetap mampu mendapatkan pendidikan murah di perguruan tinggi,” kata Heri.

Di sisi lain, lanjut Heri, bagi mahasiswa dari keluarga kaya juga harus membayar mahal, karena subsidi silang kepada mahasiswa keluarga miskin untuk menutupi biaya operasional perguruan tinggi. ”Faktor keadilan itulah, yang jadi pertimbangan politik DPR mengesahkan UU BHP, karena saat ini orang miskin hanya menduduki 3 persen saja di kursi perguruan tinggi,” jelas Heri.

www.mediaindonesia.com


Responses

  1. Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: