Oleh: Jaka Samudra | 28 November 2008

Dikotomi Sekolah Favorit-Biasa

Oleh: Eko Prasetyo

Krisis finansial tengah menerpa beberapa negara di dunia akibat runtuhnya pasar modal. Termasuk, Indonesia. Namun, krisis yang kini dihadapi bangsa Indonesia bukanlah semata krisis ekonomi. Lebih dari itu, bangsa ini sesungguhnya mengalami krisis yang lebih besar, yakni krisis peradaban. Krisis peradaban tersebut tidak lepas dari diabaikannya sektor pendidikan selama lebih dari dua dasawarsa pemerintahan di Indonesia.

Mengapa bisa terjadi dan bagaimana jalan keluarnya? Dikatakan oleh Malik Fadjar (2004), pendidikan merupakan alat peradaban. Semacam alat pembebasan peradaban. Peradaban apa dan untuk siapa? Inilah yang harus menjadi pedoman dan pegangan bagi segenap penyelenggara pendidikan. Karena itu, perlu suatu kritik atas keterasingan, dekadensi, dan degradasi peradaban sebagai hasil dari sistem pendidikan kita selama ini.

Salah satu yang perlu disorot adalah masalah dikotomi sekolah favorit dan sekolah biasa yang masih mengemuka. Selama ini, masyarakat memandang bahwa bersekolah di sekolah negeri biayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah swasta. Dari mana sumber dananya, masyarakat luas kurang peduli. Berdasar hasil berbagai riset tentang dunia pendidikan di negeri ini dan berkaitan dengan dikotomi sekolah negeri dan swasta, dijumpai adanya berbagai kerancuan. Ini dapat dilihat dalam kerancuan bernalar dan persoalan subsidi bagi sekolah-sekolah negeri. Hal ini disebabkan orang tua atau wali yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri ataupun swasta adalah pembayar pajak.

Pembaruan Pendidikan

Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Namun, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa berkaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Selain state building dan nation building, pendidikan nasional perlu mempertimbangkan capacity building. Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UAN/unas. Dengan kebijakan otonomi daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat tapi bermutu tinggi. Diharapkan, pendidikan berbasis masyarakat tersebut bisa menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai masalah dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam perkembangannya, praktik pendidikan telah menyerupai sebuah perusahaan atau korporasi yang mengubah siswa tidak hanya cerdas dan bijak, tapi juga menjadi aset keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum, sekolah-sekolah di Indonesia telah menjadi ”kapitalistis” –mulai berbagai program plus sampai program ekstensi– dengan berkompetisi lewat persaingan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki.

Pencitraan ”sekolah bermutu” dibelokkan pada sekolah yang memiliki fasilitas komplet, gedung megah, dan biaya mahal. Karena itu, pendidikan menjadikan anak didiknya eksklusif, elitis, dan jauh dari realitas.

Sebenarnya, kita bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat melalui program Free Education untuk murid TK hingga siswa kelas 12. Dengan demikian, tidak ada seorang anak pun yang terancam mengalami hambatan biaya sekolah. Benarkah mereka bebas biaya sekolah? Sebenarnya, tidak demikian. Memang, para orang tua tidak dikenai biaya satu sen pun ketika memasukkan anaknya.

Namun, mereka adalah pembayar pajak kekayaan daerah. Pajak tersebut dikumpulkan dan dialokasikan bagi kepentingan sektor pendidikan pada tiap distrik. Model ini sangat mungkin diterapkan dalam otonomi daerah. Sepertinya, belum ada kemauan politik (political will) para pengambil kebijakan dalam pembaruan pendidikan bagi peradaban?

Untuk itu, diperlukan pembaruan atau radikalisasi (radik berarti: akar) dunia pendidikan. Sesuatu yang tidak mudah. Sebab, dunia pendidikan mempunyai sejarah, dinamika, dan kompleksitasnya sendiri dalam perjalanan bangsa ini. Selain itu, pada masa lalu pendidikan diarahkan untuk ”melestarikan rezim kebenaran”. Sehingga, jika berbicara pembaruan pendidikan, kita melakukan suatu redefinisi atau telaah kembali tentang pengertian, fungsi, dan berbagai kontradiksi di dalam sistemnya.

Perlu Peran Pemerintah

Pada dasarnya, penulis sepakat bahwa pendidikan bermutu dan berkualitas itu memang harus dibayar mahal. Namun, bukan berarti mahalnya biaya untuk menjangkau pendidikan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Jika seperti ini yang terjadi, jelas bahwa siapa yang mampu membayar mahal dialah yang bisa memperoleh pendidikan bermutu. Padahal, pendidikan bermutu harusnya menjadi hak semua orang. Semua putra-putri bangsa ini punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkulitas. Selain itu, mereka berhak menjadi yang terbaik, terlepas apakah dia golongan kaya atau miskin.

Karena itu, di sini dibutuhkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penjamin berbagai kebutuhan masyarakat termasuk untuk bidang pendidikan. Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan murah, bahkan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, mengingat kekayaan negeri ini yang berlimpah, yang sejatinya adalah milik rakyat.

Pemerintah hanya diamanahkan untuk mengelolanya, lalu mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik pada berbagai bidang, termasuk pelayanan pendidikan murah atau gratis. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi kesan sekolah favorit versus sekolah biasa, sekolah swasta vs sekolah negeri, di mana selama ini kualitas kelompok pertama sering dianggap lebih baik dibandingkan kelompok kedua.

*) Eko Prasetyo, Penulis dan editor, pegiat di  Klub Guru Indonesia


Responses

  1. bagus lah bagus lah keren lah


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: